Cara Mengurus NIB untuk Usaha di Bali: Alur OSS-RBA dari Nol

Jika Anda baru atau akan membuka usaha di Bali dan masih ragu apakah NIB benar-benar wajib, jawabannya singkat: ya. PP 28/2025 Pasal 206 ayat (1) berbunyi, "NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha." Kewajiban itu berlaku juga bagi orang perseorangan, termasuk usaha mikro dan UMKM di Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Jembrana, Klungkung, dan Bangli. Berikut syarat dan alur pendaftaran NIB melalui OSS-RBA, dari nol sampai kewajiban setelah NIB terbit; isinya informasi umum, bukan nasihat hukum.

Siapa yang wajib memiliki NIB di Bali

PP 28/2025 Pasal 1 angka 11 mendefinisikan Pelaku Usaha sebagai "orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu". Pasal 206 ayat (2) menegaskan satu Pelaku Usaha hanya memiliki satu NIB, dan Pasal 206 ayat (9) menyatakan NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha — bukan izin berjangka yang diperpanjang setiap lima tahun.

Untuk UMKM, PP 7/2021 Pasal 37 ayat (1) menyatakan usaha mikro, kecil, dan menengah harus memiliki Perizinan Berusaha, sedangkan PP 28/2025 Pasal 234 ayat (1) dan (3) menyebut pelaku UMK berisiko rendah mendapatkan NIB melalui Sistem OSS sebagai identitas sekaligus legalitas usaha. Bentuk badan usaha yang diakui mencakup PT, CV, koperasi, serta yayasan dan badan hukum lainnya (Pasal 189 ayat (6) dan penjelasannya). Pada risiko rendah, NIB juga berlaku sebagai SPPL (Pasal 220), dan bagi UMK berisiko rendah sebagai SNI dan/atau pernyataan jaminan halal (Pasal 234).

Data dan dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar

Orang perseorangan

NIK yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Dalam Negeri, NPWP, data kegiatan usaha per kode KBLI 5 digit, data lokasi usaha, jumlah tenaga kerja, jenis dan kapasitas produk, serta rencana nilai investasi (Pasal 204 huruf a, Pasal 207, Pasal 211). Bila belum memiliki NPWP, permohonannya dapat diajukan melalui Sistem OSS (Pasal 207 ayat (5) dan (6)).

Badan usaha

Nomor pengesahan atau nomor pendaftaran badan usaha, NPWP badan usaha, data KBLI, data permodalan, dan data profil yang terintegrasi dengan sistem Kementerian Hukum (Pasal 204 huruf b, Pasal 207). Dalam praktiknya, PT menyiapkan akta pendirian beserta pengesahannya, sedangkan CV, firma, dan persekutuan perdata menyiapkan akta yang telah didaftarkan (Pasal 191 sampai Pasal 193). Perseroan perorangan atau PT Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri (PP 8/2021 Pasal 6 dan Pasal 7).

Cabang dan kontak resmi

Kantor cabang administrasi memerlukan alamat cabang, NPWP cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha, dan penanggung jawab cabang (Pasal 214). Data hak akses yang perlu dipelihara meliputi nama penanggung jawab, NIK atau paspor, nomor telepon, alamat surel, dan kata sandi (Pasal 205 ayat (2)).

Urutan tahapan pendaftaran NIB melalui OSS-RBA

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dijalankan melalui Sistem OSS, dan Pelaku Usaha memperoleh hak akses dari Lembaga OSS (Permen 5/2025 Pasal 9). Tahapannya berjalan dari legalitas usaha, pemenuhan persyaratan dasar, lalu perolehan Perizinan Berusaha (Pasal 12).

1. Siapkan legalitas. Badan usaha menuntaskan pengesahan atau pendaftaran badan usahanya; orang perseorangan menyiapkan NIK dan NPWP.
2. Ajukan hak akses di Sistem OSS. Isiannya berbeda menurut bentuk subjeknya: NIK untuk orang perseorangan, nomor pengesahan atau pendaftaran untuk badan usaha, dan NIK atau nomor paspor untuk kantor perwakilan (Pasal 204 huruf a sampai e).
3. Isi lima kelompok data inti NIB: profil, permodalan, NPWP, KBLI, dan lokasi usaha (Pasal 207 ayat (1) huruf a sampai e). NPWP dan data lokasi divalidasi melalui integrasi dengan sistem kementerian keuangan serta sistem agraria dan tata ruang (ayat (5) dan (7)).
4. Lengkapi data kegiatan usaha. Untuk setiap kode KBLI 5 digit dan lokasi, isi jenis produk, kapasitas produk, jumlah tenaga kerja, dan rencana nilai investasi (Pasal 211, Pasal 213 ayat (1)).
5. Klarifikasi kegiatan usaha, lalu jalani penapisan. Tentukan kegiatan usaha utama, pendukung, dan/atau kantor cabang administrasi (Pasal 210, Pasal 214), lalu data ditapis kesesuaiannya dengan ketentuan bidang usaha dan Penanaman Modal (Pasal 208). Untuk penanaman modal asing, ada pemeriksaan rencana nilai investasi dengan ambang minimum lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 di luar tanah dan bangunan per KBLI 5 digit per lokasi (Pasal 212 ayat (2)).
6. Isi pernyataan kesanggupan dan formulir lingkungan berupa SPPL atau UKL-UPL sesuai kewajiban pada tingkat risiko (Permen 5/2025 Pasal 187 sampai Pasal 189). Tahap ini kerap disebut self-declare, tetapi bukan berarti izin terbit tanpa evaluasi lanjutan.

Tingkat risiko menentukan jenis izin yang diperoleh

Tingkat risiko tidak dipilih sendiri pelaku usaha: Pemerintah Pusat menetapkannya melalui analisis risiko (PP 28/2025 Pasal 124 dan Pasal 126), dan kode KBLI beserta tingkat risikonya tercantum dalam Lampiran I PP 28/2025.

Tingkat risiko	Perizinan Berusaha
Rendah	NIB saja
Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar tanpa verifikasi
Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar dengan verifikasi
Tinggi	NIB dan Izin

Pada tingkat menengah tinggi, NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi adalah legalitas terbatas: cukup untuk persiapan, tetapi tidak dapat dipakai menjalankan kegiatan operasional atau komersial sampai standar dipenuhi dan diverifikasi (Permen 5/2025 Pasal 189 ayat (6); PP 28/2025 Pasal 222). Pada tingkat tinggi, NIB baru dapat dipakai beroperasi setelah persyaratan Izin terpenuhi (Permen 5/2025 Pasal 201 ayat (6) dan (7)). Pada risiko rendah, NIB terbit secara otomatis setelah data terisi (Pasal 220), sedangkan jangka waktu penerbitan pada tingkat lain mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria sektornya (Pasal 222 ayat (6), Pasal 227 ayat (6)).

KBLI 2025 dan permohonan NIB baru

Menurut pengumuman resmi OSS tentang transisi KBLI 2025, Sistem OSS-RBA menerapkan KBLI 2025 untuk seluruh permohonan perizinan baru sejak 15 Juni 2026, sedangkan izin yang sudah terbit tetap berlaku tanpa penyesuaian.

Kewajiban LKPM setelah NIB terbit

Ketentuan LKPM tidak diatur dalam PP 28/2025, melainkan dalam Permen Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM 5/2025. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM realisasi Penanaman Modal dan kewajiban Penanaman Modal untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB (Pasal 285), dengan frekuensi menurut skala usaha (Pasal 286 ayat (1)).

Skala usaha	Frekuensi	Batas waktu
Mikro	Tidak diwajibkan menyampaikan LKPM	Tidak berlaku
Kecil	Per semester	15 Juli dan 15 Januari tahun berikutnya
Menengah dan besar	Per triwulan	15 April, 15 Juli, 15 Oktober, dan 15 Januari tahun berikutnya

Penyampaian LKPM tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha skala mikro dan bagi kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD (Pasal 286 ayat (2)); pengecualian ini hanya menyangkut LKPM, sebab pelaku usaha mikro tetap wajib memiliki NIB bila menjalankan kegiatan usaha.

Apakah ada perbedaan prosedur antar kabupaten/kota di Bali?

Untuk NIB, tidak ada. NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui satu Sistem OSS nasional, bukan oleh pemerintah kabupaten atau kota (PP 28/2025 Pasal 1 angka 22, Pasal 206 ayat (3), Pasal 220 ayat (1)). Pemerintah daerah berperan dalam ekosistem yang sama sebagai penerima aliran data dan pelaksana verifikasi (Pasal 208). Karena itu, tidak ada perbedaan lokal yang terdokumentasi pada prosedur pendaftaran NIB; prosesnya bersifat nasional dan daring. Perbedaan biasanya muncul pada tahap persyaratan dasar dan izin sektoral, misalnya kesesuaian tata ruang yang bergantung pada rencana tata ruang daerah (Pasal 217; Permen 5/2025 Pasal 12), dan bagian ini perlu diperiksa untuk lokasi masing-masing.

Kesalahan umum yang sebaiknya dihindari

• Mengira NIB hanya untuk PT atau CV, padahal Pasal 206 ayat (1) berlaku bagi setiap Pelaku Usaha.
• Mengira NIB harus diperpanjang setiap lima tahun (Pasal 206 ayat (9)).
• Mengira NIB sudah cukup untuk semua jenis usaha; NIB saja hanya untuk risiko rendah.
• Mengira NIB menggantikan NPWP, padahal NPWP justru salah satu unsur data NIB (Pasal 207 ayat (1) huruf c).
• Memakai batas waktu LKPM dari ketentuan lama, yaitu tanggal 10; aturan yang berlaku mengacu Permen 5/2025, yaitu tanggal 15.
• Merujuk peraturan yang sudah tidak berlaku, misalnya PP 5/2021 (dicabut PP 28/2025) dan Peraturan BKPM Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2021 (dicabut Permen 5/2025 Pasal 398).

Langkah berikutnya

Ringkasnya: siapkan identitas dan NPWP, ajukan hak akses, isi data usaha per kode KBLI 5 digit beserta lokasi, lalu simpan NIB beserta dokumen turunannya dan ikuti kewajiban pelaporan yang menyusul. Yang paling menentukan bukan kecepatan, melainkan ketepatan data: KBLI, lokasi, permodalan, dan kesesuaian bidang usaha.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Ketentuan perizinan berusaha di Indonesia — termasuk persyaratan, tata cara pendaftaran, tingkat risiko usaha, jangka waktu, dan kewajiban pelaporan — dapat berubah sewaktu-waktu, dan penerapannya bergantung pada jenis kegiatan usaha (KBLI), lokasi, serta kelengkapan dokumen. Penerbitan NIB, Sertifikat Standar, atau Izin sepenuhnya bergantung pada kelengkapan data dan hasil penilaian instansi yang berwenang; tidak ada pihak yang dapat menjamin suatu permohonan akan disetujui. Sebelum mengambil keputusan, periksa ketentuan terbaru pada sumber resmi seperti oss.go.id dan peraturan.bpk.go.id, atau konsultasikan kasus Anda secara formal. Untuk kebutuhan spesifik usaha Anda, silakan menghubungi tim Bali Nusa Nirwana melalui halaman kontak di https://www.balinusanirwana.com.